HUKUM

DKKP Dukung Pencalonan Yusak Yaluwo

, Lintas Indonesia
FOTO | ISTIMEWA ]
Jakarta, Lintas Indonesia -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menghasilkan sebuah keputusan yang menyatakan Panwaslu dan KPUD Papua tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya, terkait penetapan Yusak Yaluwo sebagai calon kepala daerah Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Demikian informasi yang dihimpun wartawan. Dengan adanya putusan tersebut, sekaligus membantahkan bahwa pencalonan Yusak Yaluwo bermasalah sebagaimana yang dilaporkan pihak Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) ke KPUD Papua. "Hasil pleno DKPP, Panwaslu dan KPUD Papua dinyatakan telah menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku dalam menetapkan Yusak Yaluwo sebagai calon kepala daerah Kabupaten Boven Digoel," jelas Ketua DKPP, Prof. Jimly Assidiqie. Selain itu Jimly menambahkan, kalau DKPP juga mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pencalonan Yusak, karena dasar hukum pencalonan Yusak Yaluwo adalah amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, Jumanto selaku penguji Undang-Undang (UU) juga sudah mengirimkan surat ke MK, jika benar MK memutuskan penetapan Yusak Yaluwo telah memenuhi ketentuan, maka surat rekomendasi Bawaslu tidak mendasar. "Bawaslu harus banyak belajar dari adanya Putusan MK Nomor: 42/PUU-XIII/2015 tanggal 18 Juli 2015 yang menyatakan bahwa norma Pasal 7 huruf g UU No.8 Taun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota," ungkap Jumanto. Terkait masalah tersebut, Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Yusak Yaluwo juga telah memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu, bahwa keputusan yang diambil Bawaslu tidak sesuai dengan terbitnya fatwa Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 22 September 2015, No: 30/Tuaka.Pid/IX/2015 yang menjawab surat Baswaslu No:0242/Bawaslu/IX/2015 tanggal 2 September 2015. "Selain fatwa MA, pencalonan klien kami dikuatkan juga dengan surat Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan pada tanggal 22 September 2015 yang isinya, No: PAS-PK.01.01.02-475 perihal status Yusak Yaluwo, pada pokoknya menerangkan Yusak Yaluwo berstatus klien Permasyarakatan bukan lagi seorang narapidan dan yang bersangkutan dapat mencalonkan diri dalam pilkada," tegas Yusril saat itu. (tim)

Artikel Terkait
Terpopuler