HUKUM

Membongkar Carut Marut Pelindo II

, Lintas Indonesia
FOTO | ISTIMEWA ]
Jakarta, Lintas Indonesia -- Praktik korupsi pembelian peralatan bongkar muat di Pelindo II dan perpanjangan kontrak JICT yang melanggar Undang-Undang serta berpotensi merugikan negara, menandai carut marut tata kelola Pelindo II. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menentukan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus pembelian 3 Quay Crane di Pelindo II. Selain itu pengadaan 10 mobile crane yang sedang disidik oleh Bareskrim Polri menemukan adanya indikasi penyimpangan pengadaan yang dikatakan mantan Kepala Bareskrim Budi Waseso berpotensi merugikan negara 3,1 triliun. Dalam sambutannya Nova Hakim Ketua Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) mengatakan, "Tata kelola perusahaan yang buruk yang dilakukan oleh DirUt Pelindo II RJ Lino dan tidak diawasinya dengan efektif oleh Komisaris serta dibiarkan oleh Menteri BUMN selaku pemegang saham sehingga pengambilan berbagai keputusan dalam pengelolaan perusahaan tidak memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Selain itu ambisi intenvasi yang tidak terkendali terlihat dari upaya pembiayaan melalui berbagai pinjaman yang penyelesaiannya dilakukan dengan melakukan pinjaman baru"ujarnya dalam keterangan persnya, Senin (21/12/15) di Restoran Bumbu Desa, Cikini Jakarta Pusat. Lebih lanjut katanya" hal ini terindikasi dari laporan Dewan Komisaris tanggal 31 juli 2015, yang menyatakan temuan dana global bond pelindo II sebesar 21 triliun yang dipakai untuk membayar hutang pinjaman sindikasi bang asing sebesar 6,7 triliun yang di lakukan pada tahun 2014" imbuhnya. "perpanjangan kontrak JICT, Dirut Pelindo II RJ Lino terbukti melanggar UU No 17/2008 seperti yang dijelaskan Menhub Ignasius Jonan. Alih-alih patuh,Direktur Utama Pelindo II RJ Lino malah menginterpretasikan sendiri Undang-Undang. Belum lagi potensi kerugian negara yang mencapai puluhan triliun rupiah. Direktur Utama Pelindo II RJ Lino tentu memiliki andil dan determinasi yang kuat atas permasalahan yang terjadi di Pelindo II. Ditengarai dalam kasus perpanjangan Kontrak JICT, Menteri BUMN Rini Soemarno. Belum lagi soal potensi mangkraknya Pelabuhan Kalibaru yang nilainya mencapai Rp 24 triliun dan ketidakjelasan penggunaan Global Bond Rp 21 triliun" tegasnya. Mabes Polri, KPK bahkan DPR lewat Panitia Khusus Angket tentang Pelindo II tengah melakukan upaya dalam membongkar buruknya tata kelola Pelindo II.(Dika)

Artikel Terkait
Terpopuler