HUKUM

Aksi 505, Polri: Pengadilan Tak Boleh Diintervensi

, Lintas Indonesia
FOTO | ISTIMEWA ]
Jakarta, Lintas Indonesia --

Jakarta - Mabes Polri memastikan belum ada pemberitahuan dalam aksi 505 yang bertema "menjaga indepensi hakim" terkait sidang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan divonis pada Selasa (5/5) nanti.

"Belum ada pemberitahuan (hingga hari ini). Kita lihat nanti apa rencananya. Mau apa, temanya apa, mau kemana, orangnya berapa. Ini yang jadi bahan pertimbangan nanti (sebelum mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan)," kata Karo Penmas Polri Brigjen Rikwanto di Mabes Polri Selasa (2/5).

Sambil berjalan, Rikwanto menambahkan, pihaknya melakukan penyelidikan dengan monitoring intelijen. Gerakan apapun menurutnya pasti ada pendomplengan.

"Pendomplengannya ini apa, itu masih dalam penyelidikan. Prinsipnya pengadilan itu independen, tidak boleh diintervensi. Unjuk rasa di depan pengadilan juga tidak boleh, ada jarak tertentu yang jangan menganggu sehingga proses pengadilan tertekan," tegasnya.

Itu bentuk intervensi? "Kalau di depan pengadilan tidak boleh sebenarnya. Ada jarak tertentu ya. Seperti di rumah sakit juga enggak boleh. Ya dikasih jarak jangan sampai di dalam (pengadilan) terpengaruh. Jadi yang bersidang itu harus paham, yakin apapun yang dilakukan (diputuskan) bukan karena tekanan," jawabnya.

Nanti kalau aksi itu dianggap tidak bermasalah maka sesuai UU akan dipersilahkan. Jika ada masalah, maka tidak boleh dilakukan. Hingga kini belum ada masukan dari pihak penyelenggara terkait pemberitahuan.

"Walaupun di medsos gembar gembornya sudah banyak. Belum ada pemberitahuan itu. Saya sudah cek. (Harusnya pemberitahuan H-3) kadang enggak patuh karena biasanya unras itu, cari massa, cari anggaran, cari angkutan, kadang belum dapat semuanya, tapi rencana sudah diekspos," pungkas Rikwanto.


Artikel Terkait
Terpopuler