LINTAS INDONESIA -Sejak krisis ekonomi yang melengserkan Presiden Soeharto, utang Indonesia membengkak tajam, terutama untuk membiayai krisis.

 Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Kwik Kian Gie mengatakan, APBN tak akan pernah pro rakyat karena tingginya beban utang negara.

"Untuk utang dari obligasi rekapitulasi saja mencapai Rp430 triliun, belum lagi bunga yang harus dibayar Rp600 triliun, jadi totalnya Rp1.030 triliun. Itu baru obligasi rekapitulasi, belum BLBI," katanya.

Menurut dia, utang Indonesia terus membengkak. Begitu pula dengan pembayaran cicilan utang pokok dan bunga setiap tahunnya sangat membebani APBN.

Pada RAPBN 2011, cicilan untuk bunga utang saja telah mencapai Rp116,4 triliun, lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan dengan 2005 yang hanya Rp65,2 triliun. Sementara total utang mencapai Rp1.600 triliun lebih.
"Itu baru cicilan bunganya saja. Kalau sama dengan pokoknya cicilan mencapai Rp240 triliun atau 25 persen APBN," katanya.
Ia menambahkan, bila 25 persen APBN terserap untuk utang, 50 persen lainnya digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil, 25 persen lainnya digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembelian barang dan modal, perawatan hingga subsidi.

LINTAS INDONESIA - Menurut keterangan Amran SE.anggota DPR RI komisi IV dari Fraksi Amanat Nasional (PAN) ketika ditemui Lintas Indonesia di ruang kerjanya menjelaskan secara tegas” bahwa program  KKP ditahun 2011/2012 diharuskan  mencapai peningkatan yang signifikan dari sector perikanan dan hasil kelautan, di banding dengan perolehan program KKP di TA 2010/2011.
   
Berdasarkan hasil pantauan anggota Komisi IV ini, melihat program dana KKP dan investasi budidaya ikan di laut perairan  Indonesia ini belum maksimal, karena nelayan kecil kurang  mendapatkan perioritas utama dalam program ini, dan petambak-tambak local,petambak tradisional,petambak pengusaha begitu juga sama hal yang demikian.

Ditahun 2015 Indonesia, harus menjadi negara penghasil ikan terbesar di dunia,dengan potensi-potensi dan di kelola secara  benar serta nelayan-melayannya harus lebih diperhatiin .bahkan juga kita kedepannya menjadi pengespor ikan terbesar  di dunia. kalo pangsa pasar kita sampai ke  Iran,Amerika, Negara Eropa lainya.   

  Lintas Indonesia. Jakarta - Uji materi kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada rapat Komisi XI DPR RI yang membahas mengenai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) beberapa waktu yang lalu . Cukup seru dan menegangkan seluruh anggota dewan.

Menurut Harry Azhar Azis  saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI saat ditemui Lintas Indonesia di ruangan kerjanya menjelaskan secara tegas, “Fraksi  Partai Golkar  dan seluruh anggota komisi XI DPR RI mensepakati dengan mekanisme kapasitas kualitas dan kredibilitas Damin Nasution sebagai Gubrnur Bank Indonesia (BI) dengan  persetujuan Presiden, dengan catatan DPR tetap akan  mengawali  dengan memastikak naik turunya suku bunga SBI dan naik turunnya inflasi yang mencapai 5,5 - 5% untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terlepas keterlibatan atau tidak Darmin dengan bail-out Bank Century. Itu bukan tanggung jawab DPR tapi  pengadilan-lah yang menentukan. Kita tidak boleh menuduh seseorang dengan tuduhan tanpa   cukup bukti, yang mengetatahui seseorang itu bersalah atau tidak itu urusan Tuhan.”