Hukum
GPHN-RI: LAMBANNYA KASUS BKKBN AKAN MEMBUKA BOROK KPK
Selasa, 28 Januari 2014 09:03
LINTAS INDONESIA - KETUM GPHN-RI meminta agar KPK tidak bermain api dengan kasus BKKBN,
Dugaan kerugian negara yang mencapai angka hampir 1 triliyun akibat korupsi di BKKBN yang sudah menggurita sejak tahun 2007 hingga 2013 dalam proyek pembuatan iklan layanan masyarakat, event organizer, talk show, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan sosialisasi,
 
Saat ini GPHN-RI sudah memberikan bukti pemula proyek senilai 51.000.000.000 (lima puluh satu miliyar) sebagai pintu masuk pihak KPK untuk membongkar kasus yang lainya di BKKBN.
Uang yang bersumber dari rakyat sebesar 51 miliyar yang outputnya hanya berupa kepingan VCD di rasa sudah melukai rasa keadilan rakyat Indonesia, Untuk itu KPK  di harapkan segera menuntaskan kasus korupsi di BKKBN, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap KPK, sebab lambannya penanganan kasus korupsi BKKBN menimbulkan kecurigaan adanya oknum KPK yang terima suap 2 miliyar dari rekanan BKKBN, apalagi mantan kepala BKKBN Bapak Sugiri juga dulunya anggota KPK.
Selanjutnya...
 
Gurita korupsi sumatra barat
Kamis, 21 November 2013 04:46
LINTAS INDONESIA- 99% kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Sumatera Barat hingga kini tak pernah tersentuh oleh hukum, bahkan bisa di bilang hukum sudah tidak berlaku di Sumatera Barat, dari penelusuran tim investigas Lintas Indonesia di Sumatera Barat selama setahun, di dapat narasumber yang menyebutkan bahwa matinya hukum di Sumatera Barat di sebabkan karena adanya dugaan kong-kalikong oknum penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan,
Kritikan dari berbagai pihak seakan tak pernah di dengar oleh para penegak hukum, aksi demo yang kerap terjadi dari kalangan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat, seolah sudah menjadi tontontan yang menyedihkan.
 
Bahkan Brigjend Pol Noer Ali yang di tugaskan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo menjadi Kapolda Sumatera Barat tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan terkesan ikut masuk angin, Jenderal bintang satu yang di kenal memiliki integritas dan rajin beribadah ini di pilih oleh Kapolri agar bisa memberi harapan bagi masyarakat Sumatera Barat dalam penegakan hukum, justru telah mengeluarkan SP3 terhadap kasus korupsi yang di lakukan bupati Pasaman Barat dan anaknya dalam pengadaan komputer yang telah merugikan negara sebesar 1,5 miliyar, sementara para saksi justru telah di vonis 1,5 tahun dan kini sudah selesai menjalani hukumannya,
Selanjutnya...
 
KETUM GPHN-RI: KPK HARUS BONGKAR KORUPSI IKLAN DI KORLANTAS
Kamis, 21 November 2013 03:28
LINTAS INDONESIA- Setelah Polri mendapat kritikan dari berbagai kalangan sebagai lembaga terkorup, kini KETUA UMUM DPP LSM GPHN-RI ( Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia) meminta KPK membongkar persekongkolan antara pengusaha jasa film dan periklanan dengan oknum anggota polisi yang di duga merugikan keuangan negara 500 miliyar lebih dari tahun 2009 hingga 2013, dalam pembuatan iklan layanan masyarakat dan penayangan materinya di beberapa MEDIA  TV SWASTA NASIONAL.,

Anggaran belanja negara ratusan miliyar setiap tahunya yang di gunakan untuk program sosialisasi dalam bentuk AUDIO VISUAL yang di tayangkan di tv di rasa sudah melukai rasa keadilan rakyat Indonesia, sebab anggaran belanja negara ratusan milyar yang uangnya bersumber dari rakyat itu OUT PUTNYA hanya berupa kepingan VCD dan KASET.
 

Kami LSM GPHN-RI  yang menguasi bidang audio visual,ILM (Iklan Layanan Masyarakat), dan penayanganya di tv, melihat adanya kesengajaan penggelembungan alokasi anggaran di Korlantas dalam pembuatan iklan layanan masyarakat itu, dengan motiv untuk mendapatkan diskon lebih besar guna di bagi-bagi  dengan pihak penyelenggara program tersebut.

Bahkan ada narasumber kami yang mengatakan ada nilai proyek senilai 6 miliyar yang di kerjakan oleh rekanan abadinya dengan cara PENUNJUKAN LANGSUNG. Dan proyek penayangan ini sudah berjalan 3 tahun dengan pelaksana yang sama.

Selanjutnya...
 
HUKUM BELUM BERPIHAK PADA RAKYAT KECIL
Kamis, 21 November 2013 02:14

LINTAS INDONESIA - Ketidak berpihakan  hukum pada rakyat kecil seperti petani, pelaku usaha kecil, dan keluarga miskin lainnya, membuat tim Investigasi Lintas Indonesia dan beberapa LSM terusik dan bermaksud segera membentuk barisan pembela keadilan agar bisa meberikan bantuan dengan cara berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan membantu orang-orang seperti Muhammad Fahmi Alvian yang menjadi korban ketidak adilan aparat penegak hukum yang hanya memikirkan target kinerja dengan menghalalkan segala cara tanpa rasa prikemanusiaan.

Dorongan ini muncul karena tim Investigasi Lintas Indonesia mendapati putusan pengadilan Jakarta Timur terhadap Muhammad Fahmi alvian ( 18th) dengan vonis selama 4 tahun 6 bulan, dengan tuduhan memiliki 4 linting daun ganja. Tanpa melakukan tes urin terlebih dahulu.

Selanjutnya...
 
MORAL HAKIM DI PN JOMBANG PERLU DI PERTANYAKAN
Kamis, 21 November 2013 01:24
LINTAS INDONESIA -Susanto warga dusun Jatimenok kecamatan Tembelang kabupaten Jombang mendatangi KANTOR KOMISI YUDISIAL DI JAKARTA beberapa bulan lalu dengan tujuan mencari keadilan, setelah di gugat oleh Enywati DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG. Upaya Susanto yang datang ke Jakarta adalah atas saran banyak orang, sebab penegakkan hukum di kabupaten Jombang di rasa tidak berpihak kepada rakyat miskin, Susanto merasakan ini ketika dia juga mendatangi Mapolres Jombang untuk melaporkan penipuan yang di lakukan oleh Enywati dan merasa di persulit oleh oknum polisi yang bertugas di dumas POLRES JOMBANG,Susanto merasa ketika mau lapor polisi malah di sarankan ke kantor pos oleh oknum polisi yang bertugas di dumas Polres Jombang, sebab tanah miliknya yang ada di depan rumahnya di jual oleh Enywati kepada orang bernama Kasiyan, akan tetapi uangnya tidak di berikan pada Susanto, dan Susanto juga pernah di suruh menanda tangani surat pernyataan kalau setuju tanah dan bangunan miliknya di bayar Rp 145.000,000, dan ternyata Susanto juga di bohongi lagi, sebab setelah menanda tangani surat pernyataan dirinya tidak pernah menerima uang sepeserpun.
Selanjutnya...
 
Gurita Korupsi Sumatera Barat
Kamis, 07 November 2013 15:03
LINTAS INDONESIA - 99% kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Sumatera Barat hingga kini tak pernah tersentuh oleh hukum, bahkan bisa di bilang hukum sudah tidak berlaku di Sumatera Barat, dari penelusuran tim investigasi Lintas Indonesia di Sumatera Barat selama setahun, di dapat narasumber yang menyebutkan bahwa matinya hukum di Sumatera Barat di sebabkan karena adanya dugaan kong-kalikong oknum penegak hukum di Kepolisian dan Kejaksaan,
Kritikan dari berbagai pihak seakan tak pernah di dengar oleh para penegak hukum, aksi demo yang kerap terjadi dari kalangan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat, seolah sudah menjadi tontontan yang menyedihkan,

Bahkan Brigjend Pol Noer Ali yang di tugaskan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo menjadi Kapolda Sumatra Barat tak bisa berbuat apa-apa . Bahkan terkesan ikut masuk angin, Jenderal bintang satu yang di kenal memiliki integritas dan rajin beribadah ini di pilih oleh Kapolri agar bisa memberi harapan bagi masyarakat Sumatra Barat dalam penegakan hukum, justru telah mengeluarkan SP3 terhadap kasus korupsi yang di lakukakn Bupati Pasaman Barat dan anaknya dalam pengadaan komputer yang telah merugikan negara sebesar 1,5 milyar, sementara para saksi justru telah di vonis 1,5 tahun dan kini sudah selesai menjalani hukumanya, ada yang janggal dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pasbar Baharudin Rabaan dan anaknya Fetris ini, seharusnya yang harus mendapatkan ganjaran kurungan penjara adalah pejabat pembuat komitmen dan dalang utama yang menikmati dananya, akan tetapi justru saksinya sebagai justic colaboratornya yang di jebloskan ke penjara,  ini contoh bukti adanya kongkalikong antara oknum penyidik kepolisian dan oknum kejaksaan tinggi di Sumatra Barat.
Selanjutnya...
 
lintasindonesia
Selasa, 05 November 2013 11:51
LINTAS INDONESIA-
 
LINTAS INDONESIA-JAKARTA
Selasa, 05 November 2013 09:25
LINTAS INDONESIA-JAKARTA -
 
LINTAS INDONESIA-jakarta 2
Minggu, 03 November 2013 10:34

LINTAS INDONESIA-jakarta 2

 
Pemilihan Hamdan Zoelva dilakukan melalui pemungutan suara dalam sidang terbuka
Jumat, 01 November 2013 11:26
Jakarta (LINTAS INDONESIA) - Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2016, menggantikan Akil Mochtar yang kini menjadi tersangka kasus suap dalam penanganan perkara sengketa pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Hamdan Zoelva dilakukan melalui pemungutan suara dalam sidang terbuka di Ruang Rapat Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat.

Sidang yang diikuti oleh hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar itu dipandu oleh Hamdan Zoelva serta dihadiri oleh pegawai, panitera dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Selanjutnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 1 dari 18