POLITIK

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dilematis

, LINTASINDONESIA.com
- FOTO | ISTIMEWA ]
LINTASINDONESIA.COM, -- "UU Pemilu perlu terus diperkuat dalam rangka menjawab tiga tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu," kata pengamat politik dari Indo Survey & Strategy Herman Dirgantara kepada wartawan, Kamis (7/9).

Terkait pasal mengenai ambang batas pengusungan calon presiden yang digugat sejumlah kalangan, Herman mengaku bahwa angka 20-25 persen menjadi dilematis.

"Masalahnya angka 20-25 persen itu mengacu pada hasil Pemilu 2014, sedangkan nanti 2019 dilakukan serentak. Ini yang menjadi dilematis," bebernya.

Selain itu, ketentuan presidential threshold juga bertentangan dengan rasionalitas. Sebab, pemilu 2019 akan dilakukan secara serentak untuk proses pemilihan presiden dan legislatif.

Sebelumnya, Partai Bulan Bintang (PBB) resmi melalui Ketua Umumnya Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang tertuang dalam pasal 222 UU 7/2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Regulasi tersebut juga digugat beberapa pihak, seperti Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, dan Partai Idaman. [RMOL.CO]

Artikel Terkait
Terpopuler